Dalam lintasan sejarah perkembangan
sosial-politik Indonesia. ada semacam
ketidakselarasan persepsi antara kalangan militer dan kalangan sipil dalam hal pengelolaan lembaga kemiliteran, dan bukan dalam persoalan bagaimana pertahanan negara harus diselenggarakan. Kecenderungan itu adalah cerita lama di masa lalu. Di masa sekarang, di tengah restrukturisasi sistem politik yang sedang mencari bentuk sejak tahun 1998, baik di kalangan militer maupun sipil sama-sama mulai muncul kesadaran
untuk saling membutuhkan, saling mempercayai, dan juga saling memerlukan
kesamaan persepsi dan kesiapan mental baru agar kedua pihak dapat sepenuhnya
memecahkan pembagian otoritas setepat mungkin di bidang pertahanan, dan juga
untuk memperkuat keamanan nasional Indonesia.
Sekalipun demikian, harus pula diakui bahwa perhatian kalangan sipil terkadang masih bersifat sangat periferal dan cenderung bersifat reaktif. Di tengah minimnya perhatian yang sungguh-sungguh seperti itu, kehadiran buku ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dengan mengangkat secara makro beberapa masalah penting yang perlu diatasi dalam membuat kebijakan pembinaan
pertahanan Indonesia (defense policy). Kupasan materi dari buku yang berasal dari
naskah pidato pengukuhan guru besar ini menyangkut beberapa agenda berikut: perihal kemampuan pertahanan dalam kaitannya dengan tingkat dan jenis ancaman; perihal anggaran belanja pertahanan; masalah penyempurnaan persenjataan TNI guna menentukan postur pertahanan negara; dan persoalan pengembangan potensi masyarakat sipil dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional, balk pada kalangan dunia usaha, masyarakat epistemik, maupun kalangan intelektual di perguruan tinggi.