Urgensi hak kepemilikan atas tanah semakin menemukan tempatnya, ditengah-tegnah berbagai kepentingan yang semakin berkembang. Hal ini tidak sebatas dalam kerangka kepentingan ekonomis, tetapi lebih daripada itu pengakuan kepemilikan hak atas tanah secara tidak langsung merupakan pangakuan eksistensi, sebagai individu maupun sebuah bangsa. Proses pembangunan nasional menyisahkan berbagai persolan. Terutama muncul konflik atas beralihnya fungsi tanah adat, dari fungsi sosial ke fungsi ekonomi. Muncul kemudian apa yang disebut dengan kapitalisasi tanah adat. Tanah adat yang semula memiliki fungsi sosial yang berbasis kepada kepentingan masyarakat setempat, beralih ke fungsi ekonomi yang berbasis kepada kepentingan kaum pemodal.Perubahan pembangunan di Provinsi Papua berdampak pada kompleksitas kepentingan yang menimbulkan tuntutan terhadap tanah sebagai ruang kegiatan warga Negara. Kejadian belakangan ini menimbulkan pertanyaan terhadap nilai tanah, menyangkut imbalan yang diberikan, maupun status tanah yang dialihkan menjadi tanah Negara untuk kepentingan investasi, ataupun karena ada perubahan wilayah menjadi kota tanpa ada imbalan yang memadai, sehingga sering berhadapan dengan tuntutan masyarakat adat untuk menggugat kembali hak ulayat atau hak tanah adat melalui lembaga ataupun institusi adat.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui adanya suatu fenomena dalam masyarakat adat yang berujung pada kapitalisasi tanah adat yaitu pemfragmentasian/pemusatan penguasaan tanah adat untuk memperoleh keuntungan. Mengetahui pergeseran fungsi sosial tanah ke fungsi ekonomi dengan berbagai konlik kepentingan didalamnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni
menjelaskan dan menginterpretasikan data, sehingga tampak jelas keadaan yang ada untuk memperoleh kesimpulan agar mudah dibaca dan dipahami. jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumen dan
observasi/pengamatan, kemudian data yang diperoleh dari dokumen maupun dari observasi/pengamatan yang berkaitan dengan tujuan
penelitian dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa komersialisasi tanah adat sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk
kapitalisasi karena hanya dilakukan oleh beberapa orang. Adanya upaya untuk mengembalikan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dibuktikan dengan adanya program pembangunan yang dimulai dari kampung. Adanya usaha oleh semua pihak dalam kesepakatan bersama berusaha untuk menstrukturisasi kembali pemilikan dan penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat sehingga letak dan batas tanah adat antara satu suku dengan suku lainnya menjadi jelas. Sehingga tidak terjadi lagi pengklaiman atas tanah adat yang sama.