Pemerintah Pusat telah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengelola segala sumber daya daerah secara efektif dan efisien, sehingga diharapkan daerah tidak lagi menggantungkan diri kepada Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas � tugas desentralisasi. Salah satu sumber pendapatan yang diserahkan kepada daerah adalah dari sektor pajak. Sumber pendapatan daerah dari sektor pajak salah satunya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Saat ini, Kota Pariaman sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala sektor. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Cara yang
paling efektif untuk hal ini adalah melalui penggalian potensi pajak. Salah satu pajak yang sangat berperan dalam peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan tersebut adalah BPHTB. Namun kenyataan yang terjadi pelaksanaan pungutan BPHTB dan hasilnya belum mencapai hasil yang maksimal artinya belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian bagaimana peran Kantor Pertanahan Kota Pariaman dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui BPHTB dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB serta upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Jenis data berupa data primer dan data sekunder. Adapun pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif. Data tersebut dipisah-pisah menurut kategori masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, peran Kantor Pertanahan Kota Pariaman dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan masih kecil karena penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan hanyalah salah satu pos dari sekian banyak pos penerimaan pendapatan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan BPHTB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Disamping itu, subseksi pemberdayaan masyarakat telah melakukan penyuluhan untuk kegiatan SMS dan program Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Walaupun telah melakukan penyuluhan namun belum berjalan dengan baik karena merupakan subseksi baru. Kedua, Kendala yang berpengaruh dalam pencapaian target BPHTB adalah penetapan target yang terlalu tinggi dan penilaian harga tanah masih menggunakan penilaian harga tanah lama yang masih rendah. Penilaian harga tanah yang lama tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Pariaman saat sekarang ini. Disamping itu juga, adanya kecurangan dalam pengisian formulir SSB dimana harga transaksi jual beli tanah tidak sesuai dengan harga transaksi sebenarnya.
Hal tersebut mengakibatkan merugikan negara dan target BPHT yang telah ditetapkan sulit untuk dicapai. Adapun upaya yang ditempuh dalam pencapaian target BPHTB adalah telah dilakukan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya pajak namun tidak ada tindaklanjutnya