Perbankan Indonesia dewasa ini telah banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya sistem perbankan syariah yang ikut meramaikan perbankan nasional yang telah lama ada. Bahkan perbankan syariah mampu menjadi salah satu solusi bagi perekonomian nasional yang mengalami krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998. Apalagi dunia perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan kredit bagi masyarakat, termasuk kredit dengan jaminan hak atas tanah yang dalam UUPA disebut Hak Tanggungan. Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena dalam aturan perjanjian mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Qur�an dan Hadist. Sehingga perbankan syariah memiliki kekhususan dalam pelaksanaan Hak Tanggungan dibandingkan dengan pelaksanaannya di bank konvensional. Melihat kenyataan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan mendeskripsikan perbedaan pelaksanaan Hak Tanggungan di bank konvensional dan bank syariah serta hukum Islam
yang diterapkannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta dengan objek penelitian pelaksanaan Hak Tanggungan di BNI 46 Syariah Cabang Kusuma Negara, Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Yogyakarta dan Bank Mandiri Cabang Utama Yogyakarta. Teknik Sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling (sampel bertujuan).Data yang digunakan adalah data primer yang dilengkapi dengan data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen untuk mempertajam analisis dan pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui perbedaan pelaksanaan Hak Tanggungan di bank konvensional dan bank syariah serta hukum Islam yang diterapkannya yaitu, pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yang didahului dengan adanya akad, cara kekeluargaan yang lebih diutamakan daripada eksekusi lelang, dan penyelesaian sengketa melalui peradilan agama dan arbitrase syariah. Dalam pelaksanaan akad, cara kekeluargaan, dan penyelesaian sengketa di peradilan agama dan arbitrase syariah tidak boleh menyimpang dari hukum syariah.