Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung telah menimbulkan permasalahan.
Permasalahannya adalah: kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi dan sekitar lokasi reklamasi yang menurun, kondisi ekosistem yang telah rusak karena telah kehilangan fungsi lingkungan hidupnya dan status tanah hasil reklamasi pantai yang ditempati oleh nelayan maupun nelayan di sekitar lokasi reklamasi yang bertempat tinggal di tanah milik perhutani.
Berdasarkan permasalahan tersebut perlu diteliti mengenai dampak reklamasi pantai di Desa Besole dengan fokus pembahasan ditinjau dari segi sosial ekonomi nelayan maupun masyarakat sekitar, keadaan ekosistem pasca reklamasi dan kebijakan pertanahan yang ditempuh dalam reklamasi tersebut. Adapun reklamasi tersebut melibatkan beberapa instansi dan perguruan tinggi serta masyarakat sekitar.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penetapan informan yang digunakan adalah dengan cara penetapan informan secara bertujuan (purposive). Informan yang diambil adalah masyarakat dilokasi reklamasi dan masyarakat sekitar lokasi reklamasi serta para instansi terkait yang terlibat reklamasi pantai. Data yang
dihimpun adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan, wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi dan di sekitar lokasi reklamasi menurun dengan dilaksanakan reklamasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup apalagi untuk pendidikan dan kesehatan. Para Nelayan juga tidak punya tanah sebagai tempat tinggal. Kedua, keadaan ekosistem yang rusak karena flora dan fauna telah hilang sejak dilaksanakan reklamasi serta terjadi pencemaran laut karena ada pembuangan limbah ikan. Ketiga, status tanah hasil reklamasi masih terjadi konflik antara Pemda Kabupaten Tulungagung dengan pihak Perhutani. Lokasi reklamasi sekarang masih ditempati masyarakat tanpa status yang jelas dan banyak nelayan yang menempati tanah Perhutani. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tidak pernah mengeluarkan kebijakan terhadap masyarakat di lokasi reklamasi maupun masyarakat yang menempati tanah milik Perhutani. Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tanah hasil reklamasi pantai tersebut pemda yang menguasai dengan Hak Pengelolaan setelah mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pernerintah Daerah, Lembaga, Instansi dan atau Badan/Badan Hukum Pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah
yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan