Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) pada dasarnya hadir untuk menjawab ketimpangan penguasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk saat ini, Indonesia belum memiliki model reforma agraria yang tepat dan dapat diterapkan secara nasional. Dalam rangka mencari model yang terbaik dan dapat diterapkan secara nasional, maka dimungkinkan pelaksanaan reforma agraria di tingkat lokal seperti Kabupaten Purworejo merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi percontohan dalam penataan asset pertanahan. Bahkan sudah ditetapkan sebagai ikon sekaligus potret keberhasilan program Reforma Agraria Nasional. Kunci diraihnya predikat ikon reforma agraria karena inovasi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan didukung masyarakat dalam pengelolaan tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo secara perlahan mulai mendorong perubahan paradigma. Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak lagi sebatas lembaga yang melegalisasi asset atau memproduksi sertifikat tanah, tapi juga berinovasi dengan mendorong pemberdayaan asset tanah tersebut. Dengan inovasi tersebut, empat prinsip pertanahan secara bertahap mulai diwujudkan. Bertolak dari hal tersebut, maka isu utama dari penelitian yang dilakukan penulis adalah mendeskripsikan mengenai pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Purworejo tepatnya di Kecamatan Bagelen dengan memfokuskan pada tiga permasalahan. Yaitu, bagaimana pelaksanaan asset reform, bagaimana dukungan instansi terkait (access
reform) dan apa manfaat dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Purworejo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan para informan dan data sekunder yang berupa studi dokumen terhadap berbagai dokumen yang relevan
dengan penelitian ini. Yang dijadikan sebagai informan antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo beserta pejabat berwenang yang ditunjuk serta masyarakat penerima manfaat. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan PPAN Kecamatan Bagelen dilaksanakan di 5 Desa yaitu : Desa Krendetan, Desa Tlogokotes, Desa Bapangsari, Desa Somorejo dan Desa Hargorejo. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo berhasil mengembangkan model reforma agraria secara lokal yaitu menetapkan lokasi pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional pada wilayah yang sebagian besar masyarakatnya miskin dan wilayah tersebut telah banyak di bentuk POKMASDARTIBNAH (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) serta untuk rehabilitasi lingkungan hidup. Asset reform di laksanakan dengan perbaikan asset yaitu di lakukan dengan rehabilitasi lingkungan. Pelaksanaan access reform di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya kerjasama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dengan stakeholder dalam pemberian access di Kecamatan Bagelen yaitu dengan PT. Perkebunan Nusantara IX, PT. Djarum Kudus, PT. Bantala Sejahtera dan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Stakeholder tersebut memberikan bantuan berupa
bibit tanaman dan pelatihan dalam pengelolaan tanaman tersebut. PT Perkebunan Nusantara memberikan bantuan berupa 4.000 batang bibit karet unggul bahan entris, PT.Djarum Kudus memberikan bantuan berupa bibit durian montong sebanyak 8.000
pohon dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan bibit pohon karet sebanyak 5.000 pohon. Sedangkan PT. Bantala Sejahtera siap membantu dalam pemasaran hasil pertanian di Kecamatan Bagelen meskipun masih dalam tahap koordinasi. Dengan adanya PPAN di Kecamatan Bagelen, di harapan kesejahteraan masyarakat meningkat yaitu dari getah tanaman karet yang di hasilkan dan dapat mengurangi bencana alam dengan pelestarian lingkungan hidup serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kecamatan Bagelen sebagai penderes getah karet.