Salah satu unsur dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak bisa dielakkan lagi keberadaannya adalah kebutuhan akan lahan atau tanah. Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang menduduki komponen yang paling utama, karena itu sebelum pelaksanaan suatu pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling prinsip yang dinamakan lahan atau tanah. Tanpa adanya komponen yang utama ini, maka pembangunan tidak akan dapat diwujudkan. Dalam rangka meningkatkan perkembangan wilayah, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Wates yang dimaksukan agar menunjang pembangunan yang semakin komplek. Jalan lingkar Wates dibangun sepanjang kurang lebih 30 Km.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Wates dan untuk
mengetahui hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Wates dan upaya yang dilakukan untuk
mengatasi hamabatan tersebut. Dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan, jenis pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Wates dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan dan
penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, penilaian, musyawarah kemudian dilanjutkan dengan putusan panitia pengadaan tanah tentang bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan yang terakhir adalah pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak. Hambatan yang terjadi pada saat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Wates adalah keterbatasannya dana Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, proses musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi harus dilakukan berkali-kali dan keterlambatan pengumpulan berkas-berkas yang dijadikan alas hak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada saat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Wates adalah
mengajukan anggaran yang lebih besar dan meminta bantuan kepada Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, melakukan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat serta perangkat desa dan memberikan kelonggaran waktu kepada para pemegang hak atas tanah untuk mengumpulkan berkas-berkas alas hak.