Kegiatan pendaftaran tanah yang dimulai pada tahun 1961 secara sporadik dan sistematik selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga mendorong pemerintah melakukan upaya percepatan pendaftaran tanah. Salah satu contoh kegiatan percepatan pendaftaran tanah tersebut adalah melalui program PAP pada Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004. Kemudian pelaksanaan program PAP tersebut dilanjutkan dengan progam LMPDP. Dalam pelaksanaan LMPDP untuk Kabupaten Purworejo dimulai pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 mendapatkan target sebanyak 75.000 bidang dengan realisasi hasil kegiatan sebanyak 73.731 bidang. Judul penelitian ini adalah Pentingnya Berkas Dalam Mendukung Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan LMPDP Di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kelengkapan berkas, proses pengumpulan berkasnya dan bagaimana proses penelitian (verifikasi) alat bukti pemilikan/penguasaan tanah serta bagaimana pentingnya berkas pada pendaftaran tanah sistematik melalui program LMPDP di Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah. Dalam Penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, para mantan Panitia Ajudikasi dan peserta LMPDP, sedangkan objek penelitian adalah berkas dan proses pelaksanaan program LMPDP tersebut. Teknik analisis yang digunakan
adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan, setelah itu diadakan validasi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan LMPDP di Kabupaten Purworejo dilaksanakan pada tahun
2005 hingga tahun 2009 dengan realisasi 73.731 bidang tanah dari jumlah target 75.000 bidang tanah atau 98,31% dengan status Hak Milik. Bahwa dari hasil pengamatan warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, kelengkapan berkas dalam proyek LMPDP belum dapat terpenuhi sesuai peraturannya, karena kebanyakan tanah yang dijadikan obyek dalam proyek LMPDP tersebut adalah hasil dari warisan, hibah dan jual beli tetapi dalam permohonannya tidak dilampirkan surat keterangan peralihan kepemilikan
tanahnya. Bahwa dari hasil pengamatan warkah pendaftaran tanah sistematik melalui program LMPDP di Kantor Pertanahan Kabupaten
Purworejo masih terdapat banyak kesalahan dalam pengerjaannya dan dalam tahapan pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai dengan prosedurnya, sehingga kepastian hukum hak atas tanah hasil dari pendaftaran tanah sistematik melalui program LMPDP masih belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.