Dalam rangka mengimbangi pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Jawa, pemerintah pusat bersama lima pemerintah Propinsi segera
membangun jalan di jalur selatan. Pembangunan jalur jalan lintas selatan (jjls) di Propinsi DIY yang dimulai dari Kabupaten Gunung Kidul untuk menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan untuk meningkatkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan kedalam 2 (dua) pertanyaan penelitian. Pertama, Apakah dasar penentuan besarnya ganti rugi telah sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006? Kedua, Hal-hal apa saja yang menyebabkan terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan jjls Kabupaten Gunungkidul?

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DIY. Dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumen.Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilakukan analisis mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah berlakunya Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 dengan mengelompokkan berdasarkan pokok permasalahan, selanjutnya dianalisis berdasarkan informasi yang didapatkan kemudian dilakukan penyajian data secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian.

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi pada saat pengadaan tanah untuk pembangunan jjls di Kabupaten Gunungkidul adalah berdasarkan NJOP, harga pasar dan harga pada saat pengadaan tanah tahun sebelumnya. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi yang diterapkan telah sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jjls di Kabupaten Gunung Kidul adalah terbatasnya dana yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi DIY maupun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan harga tanah yang selalu berubah setiap tahunnya dan musyawarah dalam menentukan ganti rugi memakan waktu yang relatif lama.