Land reform melalui pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak Tahun 1961 dan saat ini dilaksanakan, oleh BPN-RI khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Kurun waktu pelaksanaan redistribusi tanah obyek land reform yang telah dilaksanakan selama ini, masih terdapat sebagian besar petani pada lokasi redistribusi tanah yang tingkat kesejahteraannya rendah (miskin), sedangkan salah satu tujuan yang dapat dicapai dari pelaksanaan redistribusi tanah adalah memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dan memperbaiki produktivitas nasional di sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan pertanyaan penelitian: Bagaimana pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Land Reform di Kabupaten Purworejo? Mengapa terjadi kemiskinan petani pada lokasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Purworejo?.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penjaringan atau penetapan responden dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling atau sampel bertujuan, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen terhadap berbagai dokumen yang terkait yang meliputi data tekstual maupun non tekstual. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan membuat uraian-uraian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo secara garis besar (benang merah) terdiri dari dua tahap. Tahap pelaksanaan yang pertama tahun 1961-1983, pelaksanaannya pada waktu itu
mengakibatkan terjadinya suatu perubahan dalam sistem land tenure (penguasaan dan pemilikan tanah), para petani (yang sesuai dengan syarat sebagai subyek penerima redistribusi tanah) menurut peraturan yang berlaku memperoleh tanah pertanian bam
yang berasal dari tanah guntai (absentee) dan tanah-tanah yang terkena ketentuan batas pemilikan maksimum. Tahap pelaksanaan yang kedua tahun 1983-2010, pelaksanaan redistribusi tanah hanya merupakan pelaksanaan "redistribusi" untuk tanah-tanah yang pemah diredistribusikan sebelumnya (her redistribusi) di tahun 1961 dan bertujuan untuk menerbitkan SK pemberian Hak Milik atas tanah yang bam sebagai dasar untuk penerbitan sertipikat bagi subyek hak yang saat ini memiliki atau menguasai tanah tersebut. Selain itu dalam redistribusi tanah juga dilakukan penguatan hak atas tanah bagi para petani yang memiliki lahan pertanian di luar lokasi redistribusi tanah Tahun 1961. Kemiskinan yang dialami oleh para petani pada lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo lebih disebabkan karena pemilikan lahan pertanian yang kecil (seluruh petani pada lokasi redistribusi tanah hanya memiliki lahan pertanian di bawah 2000 m2 ), sedangkan mereka sangat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang diperoleh. Kondisi kemiskinan petani pada lokasi redistribusi tanah saat ini adalah akibat turunan dari pokok masalah tersebut di atas, yaitu pemilikan lahan pertanian yang kecil, sehingga apa yang diperoleh atau dihasilkan para petani dari hasil pertaniannya tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.