Pemerataan pembangunan yang mengemuka sebagai issue sentral dewasa ini, muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah pedesaan, kawasan terpencil, dan terpinggirkan (marjinal). Pemerintah daerah bersama instansi terkait dan stakeholder lainnya telah melaksanakan berbagai peningkatan pembangunan, tetapi dengan terbatasnya anggaran tidak semua wilayah dapat dilakukan pembangunan tersebut. Untuk itu, dalam perencanaannya perlu menentukan sasaran yang tepat, daerah yang harus di prioritaskan, maka diperlukan suatu pengukuran kemampuan masyarakat, dengan asumsi semakin rendah tingkat kemampuan masyarakat suatu desa merupakan desa yang harus diprioritaskan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yakni dengan analisis skoring, klasifikasi dan penskalaan setiap variabel yang diperoleh dari hasil survei dan analisis data sekunder, sistem informasi geografis
sendiri digunakan untuk penentuan kelas dan prioritas secara digital dan untuk visualisasi hasil. V ariabel yang digunakan meliputi variabel kemampuan masyarakat, variabel pertanahan, dan variabel lembaga dan kesediaan lahan budidaya.

Hasil dari penelitian ini adalah peta kemampuan masyarakat yang kemudian digunakan untuk menentukan prioritas lokasi sertipikasi tanah petani dan prioritas lokasi sertipikasi tanah UMKM di Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan bahwa secara umum yang mendapatkan prioritas utama adalah desa-desa yang memiliki kemampuan masyarakat yang rendah. Prioritas I yaitu: desa Pondokrejo, Prioritas II yaitu: Desa Lumbungrejo, Prioritas III
yaitu: Desa Merdikorejo, Prioritas IV yaitu: Desa Sumberrejo, Desa Tambakrejo, Desa Mororejo dan Desa Margorejo, Prioritas V yaitu: Desa Banyurejo.Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Kemampuan masyarakat yang relatif rendah; yang
dicerminkan dari tingkat pendidikan dan pengetahuan pertanahan masyarakat yang rendah, jumlah rumah tangga miskin yang tinggi, serta rasio kepemilikan lahan yang relatif sempit, hal tersebut turut mempengaruhi persepsi masyarakatnya terhadap
program pertanahan yang ditawarkan pemerintah menjadi persepsi "negatif' dan Desa yang lebih diprioritaskan untuk lokasi program pertanahan adalah desa yang mempunyai kemampuan masyarakat rendah. Dengan mengetahui mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk dibangun/dikembangkan meskipun tidak secara keseluruhan paling tidak dapat mengurangi/menekan angka kemiskinan. Dengan demikian tujuan pembangunan dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang.