Kegiatan pensertipikatan tanah tidak semata-mata menerbitkan sebuah sertipikat yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat terhadap kepemilikan tanah, akan tetapi juga banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya sertipikat hak atas tanah tersebut, antara lain dapat dijadikan akses dalam peningkatan modal bagi para Pengusaha Mikro dan Kecil (PMK). Dalam rangka peningkatan akses permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil tersebut, dilakukan sebuah program pensertipikatan lintas sektor antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri dan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan melaksanakan program pensertipikatan tanah milik pengusaha mikro dan kecil agar para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memperoleh kredit dari Bank untuk menambah modal usaha dengan memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminannya. Untuk menjamin kepastian hukum pihak kreditur selaku pemberi kredit dari adanya suatu wanprestasi yang dilakukan pihak debitur, maka jaminan kredit berupa sertipikat hak atas tanah tersebut wajib diikat dengan suatu Hak Tanggungan. Pada kenyataannya dalam pengajuan kredit tersebut, pihak kreditur tidak
membebankan hak tanggungan kepada para debitur.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan kredit yang tidak dibebani Hak Tanggungan dalam rangka peningkatan akses modal usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bantul, terkait dengan prosedur, biaya, dan lamanya pengajuan kredit, baik di baik di lembaga keuangan berbentuk bank, maupun non-bank atau koperasi, serta alasan tidak dibebankannya hak tanggungan dalam pengajuan kredit tersebut. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Subyek yang akan diteliti adalah Bank dan Koperasi yang berada di wilayah Kecamatan Kretek yang merupakan kreditur atau yang memberikan kredit, antara lain: Bank BRI Unit Kretek, Lembaga Keuangan Mikro Badan Usaha Kredit Pedesaan (LKM-BUKP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Wisata Mina Bahari 45. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajuan kredit, pihak kreditur memiliki kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada pihak debitur dengan tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Surat Edaran Direksi BRI. Bentuk kelonggaran kebijakan itu tertuang dalam suatu Surat Edaran Direksi BRI yang memang memiliki ketentuan
tidak membebankan Hak Tanggungan untuk plafon-plafon tertentu. Selain itu, adanya itikad baik dari pihak debitur dan asas kekeluargaan yang diutamakan oleh pihak kreditur, serta rasa saling percaya antara kedua belah pihak menjadikan kreditur merasa tidak perlu membebankan debitur dengan pengikatan Hak Tanggungan.