Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, hubungan antara bangsa Indonesia dengan kekayaan nasional adalah hubungan yang bersifat abadi, negara memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk membantu tugas pemerintah dibidang pertanahan, mencegah pemanfaatan tanah yang dapat merugikan orang lain dalam arti membiarkan tanah menjadi terlantar, perlu diadakan Evaluasi
Pelaksanaan Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar sehingga diketahui kendala yang dihadapi serta upaya yang akan dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian tanah terindikasi terlantar, lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, data primer didapat dari panitia C dan sekertariat tanah terlantar, data skunder berupa data yuridis/fisik tanah terindikasi terlantar, data penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pengumpulan data dengan cara wawancara berkaitan dengan masalah penelitian, dokumentasi dan observasi obyek penelitian.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara pengelompokan data, penyajian, pembahasan dan analisis data, kemudian pembuatan kesimpulan penelitian.

Pelaksanaan identifikasi dan peneitian tanah terlantar di Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Batu Layar Desa senggigi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terdapat beberapa kendala teknis operasional internal yaitu struktur organisasi dan unit kerja yang belum jelas, biaya, dokumen pendaftaran tanah sulit ditemukan, belum ada laporan bentuk pengaduan mengenai tanah terlantar dan keberadaan pemegang hak sukar ditemukan, kendala teknis operasional external serta
yaitu belum ada sanksi yang tegas terhadap pemegang hak yang menelantarkan tanah dan hak keperdataan pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar belum jelas. Kendala koordinasi pelaksanaan dengan instansi/dinas terkait yaitu masih rendahnya respon instansi terkait terhadapap tanah terlantar kendala koordinasi dengan instansi/dinas terkait, upaya mengalokasikan dana dari APBD dan daftar isian proyek, tanah terindikasi terlantar diperoleh berdasarkan tinjauan langsung Kantor Pertanahan, berkoordinasi dengan Kantor Kehakiman Hukum dan Ham, memberikan teguran kepada pemegang hak yang menelantarkan tanah