Tanah merupakan hal yang sangat mendasar sebagai modal untuk memperoleh penghasilan dan juga menjadikannya sumber kekayaan, akan tetapi orang miskin masih kesulitan mendapatkan akses kredit dari perbankan. Salah satu kendala adalah tidak adanya pengakuan hak atas aset mereka, jika hak atas aset itu dilegalisasi, maka akan menjadi salah satu jalan keluar mengentaskan mereka dari kemiskinan. Dalam Pasal 19 ayat (4) dijelaskan bahwa: dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Salah satu program pemerintah di sektor pertanahan yaitu Program Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil yang diselenggarakan oleh BPN RI dengan Bekerjasama dengan DKP RI.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1.Apa maksud, tujuan serta sasaran dari kegiatan Sertipikasi HAT tersebut? Dan apakah dalam realisasinya subyek kegiatan tersebut sudah tepat sasaran? 2.Bagaimana tahapan kegiatan Sertipikasi HAT tersebut? Dan apakah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut bekerja sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik indonesia? 3.Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan Sertipikasi HAT tersebut? Metode peneltian yang digunakan yaitu metode deskripitif pendekatan kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 100 orang dan sampel 15 orang. Lokasi penelitian di kelurahan Bandarharjo Kecamatan
Semarang Utara Kota Semarang.

Maksud dan tujuan adalah untuk memberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dengan meningkatkan akses terhadap sumber permodalan dlm rangka mengembangkan usahanya. Sasaran yg ingin dicapai: 1.Peningkatan akses permodalan melalui sertipikasi hak atas tanah; 2.Terwujudnya peningkatan status hukum kekayaan (asset) milik nelayan dan usaha perikanan skala kecil dalam bentuk tanah dari predikat modal mati (Dead Capital) menjadi modal aktif (Active Capital); 3.Tersedianya sertipikat hak atas tanah nelayan dan usaha perikanan skala kecil yang dapat dipergunakan sebagai alat penjamin (collateral) bagi nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan dalam rangka peningkatan usaha.

Tahapan pelaksanaan : 1.kegiatan sosilisasi/penyuluhan, 2.penyeleksian peserta oleh kelompok kerja, 3.penetapan peserta, 4.pengumpulan data yuridis, 5.pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, 6.pemberian SKPT, 7.panitia A, 8.penerbitan sertipikat, 9.penyerahan sertipikat. Dari 15 orang responden, 6. orang (40%) diantaranya menyatakan sangat puas dengan adanya kegiatan sertipikasi tsb, 9 orang (60%) diantaranya menyatakan puas. Semua responden menyatakan dengan mempunyai sertipikat, bidang tanah yg mereka miliki telah aman dan terlindungi karena telah punya jaminan kepastian hukum. Dari 15 orang responden, 7 org (46%) diantaranya telah menjaminkan sertipikatnya untuk mencari pinjaman modal, 3 org (20%) diantaranya akan segera
menjaminkan sertipikatnya, sedang 5 orang (33,3%) menyatakan belum berminat untuk menjaminkan sertipikat hak atas tanahnya. Dengan demikian kegiatan sertipikasi tsb telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta sasaran daripada surat perjanjian kerjasama antara BPN RI dengan DKP RI.