Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan HGU yang telah diberikan memicu timbulnya sengketa di bidang Pertanahan. Ketimpangan penguasaan tanah juga menjadi penyebab timbulnya sengketa atas tanah. Salah satu sengketa yang timbul akibat ketimpangan penguasaan tersebut adalah sengketa HGU antara PT. Parasawita dengan masyarakat Desa Tanjung Binjai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Dimana PT. Parasawita sebagai pemegang HGU belum memanfaatkan seluruh tanahnya secara optimal, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan tanah untuk lahan usahanya sehingga terjadilah penyerobotan tanah
HGU yang akhirnya di selesaikan dengan mediasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data primer dan data sekunder, sedangkan teknik penjaringan informan yang digunakan adalah secara purposive sampling, Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informasi yang mendalam dari orang yang tepat, berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui informasi yang peneliti butuhkan atau bahkan mengalami sengketa tersebut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama: sengketa tanah berawal pada Tahun 2005 dimana terjadinya perubahan profesi masyarakat Desa Tanjung Binjai dari nelayan menjadi petani, adanya lahan yang belum dimanfaatkan PT. Parasawita sebagai pemegang HGU memudahkan masyarakat untuk menguasai secara fisik tanah tersebut. Ketika pihak PT. Parasawita akan memasang patok dan memanfaatkan tanah tersebut mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang telah menguasai tanah tersebut. Kedua: Ketika sengketa tidak kunjung selesai para pihak berinisiaif untuk menyelesaikan sengketa tersebut lewat jalur mediasi. Ketiga: pelaksanaan hasil mediasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak menyelesaikan sengketa secara keseluruhan.