Salah satu usaha pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan tanah untuk tempat tinggal yang semakin terbatas di pulau Jawa yaitu dengan menggalakkan program transmigrasi ke luar pulau Jawa. Namun tidak selamanya berjalandengan baik, seperti timbulnya peristiwa konflik SARA pada tahun 2000 di beberapa pulau yang menjadi tujuan para transmigran. Peristiwa tersebut membuat sebagian besar transmigran dari beberapa daerah konflik melakukan eksodus kembali ke pulau Jawa. Hal ini juga yang terjadi pada para eksodan yang datang kembali ke Kabupaten Kebumen. Meskipun mereka awalnya adalah penduduk asli Kabupaten Kebumen namun karena telah bertahun-tahun meninggalkan daerah asal mereka tidak lagi mempunyai lahan untuk tempat tinggal. Melihat kondisi ketidak berdayaan para eksodan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen beserta instansi terkait termasuk kantor pertanahan kemudian melakukan upaya-upaya untuk membantu para eksodan agar dapat menjadi lebih berdaya melalui program pemberdayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang timbul akibat upaya pemberdayaan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Metode penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada metode ini dapat ditekankan pengamatannya pada keunikan fenomena di suatu wilayah dan dapat mengungkapkan keunikan fenomena yang tidak dominan. Sedangkan analisisnya pada proses penyimpulan induktif yakni proses penalaran dari hal-hal yang khusus ke umum. Jenis data yang dipakai yaitu data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan studi dokumen kemudian data dianalisis secara diskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk selanjutnya disederhanakan dan disusun dengan sistematis dan logis.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pola pemberdayaan masyarakat eksodan di desa Tanggulangin adalah telah berjalan dengan baik, namun dikarenakan sulitnya bagi masyarakat eksodan untuk beradaptasi dengan daerah yang baru serta masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat eksodan membuat upaya-upaya tersebut kurang memberikan hasil yang optimal. Kedua, Dampak
pemberdayaan masyarakat eksodan di desa Tanggulangin adalah baik yang mengupayakan maupun yang diupayakan merasakan dampaknya masing-masing. Khusus untuk masyarakat eksodan sendiri sebagai yang diberdayakan, ternyata masih belum dapat menjadi berdaya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dimana sebagian kecil yang sejahtera adalah bukan
dari hasil pemberdayaan pemerintah, dan sisanya masih dalam kondisi pra sejahtera. Ketiga, Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen adalah pada saat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yaitu dalam hal biaya, serta pada pada saat koordinasi dengan masyarakat eksodan yaitu dalam hal pendataan untuk kepastian subyek dan obyek hak.