Pembangunan dilaksanakan karena perkembangan masyarakat harus diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana penunjang kelangsungan hidup masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Salah satu kegiatan dalam pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Trase Sumatera-Aceh dan untuk mengetahui kesesuaian prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Trase Sumatera-Aceh dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Ka. BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Adapun tujuan penelitian berikutnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Trase Sumatera-Aceh Kabupaten Langkat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memotret dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar di Kabupaten Langkat dari awal sampai selesainya proses pengadaan tanah. Data yang diperlukan meliputi data primer antara lain wawancara langsung kepada
pemegang HAT dan data sekunder antara lain data dari PPT dan kantor pertanahan. Populasi dan sampel adalah dengan cara purposive sampling dimana peneliti hanya mengambil 11 sampel dari pemegang hak atas tanah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan para responden yaitu PPT dan masyarakat, dokumentasi yaitu mengadakan pencatatan data dan studi kepustakaan tentang pelaksanaan pengadaan tanah termasuk beberapa hasil penelitian tentang pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara deskriptif kemudian membandingkan antara pelaksanaan dilapangan dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Ka. BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 kemudian data-data
tersebut dimasukkan kedalam tabel dan di analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses pengadaan tanah yang dilakukan dalam pembangunan Jalan Trase Sumatera-Aceh Kabupaten Langkat yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat belum sepenuhnya sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Ka. BPN Nomor 3 Tahun 2007. Dimana faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Trase Sumatera-Aceh adalah : yang pertama, keterlambatan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan untuk identifikasi dan inventarisasi tanah. Yang kedua, masih ada salah satu pihak yang tidak sepakat karena masalah warisan dalam keluarga yang sampai saat ini belum selesai dan uang ganti rugi sampai saat ini
belum diambil dari Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.