Memasuki masa reformasi, pergantian dari Pemerintah Orde Baru ke Pemerintah Reformasi telah menyisakan permasalahan pertanahan termasuk dalam pemberian HGU untuk tanah perkebunan yang telah diberikan kepada investor. Masyarakat menuntut dikembalikannya tanah yang dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya yang telah dirampas pada masa orde baru. Ini seperti yang terjadi di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka, dimana terjadi okupasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Ladongi. Dengan memperhatikan keadaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: �Penyelesaian Okupasi Tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi Oleh Masyarakat Di Desa Lalolera Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara�. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya okupasi dan cara, tahapan, keberhasilan serta kendala dalam proses penyelesaian masalah okupasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan didukung data primer dan sekunder. Adapun pengambilan data dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan survei (wawancara dan observasi) yang kemudian dianalisis dengan mengelompokkan dalam bentuk tabel-tabel sehingga dapat secara mudah dideskripsikan secara kualitatif mengenai penyebab terjadinya okupasi dan cara, tahapan, keberhasilan serta kendala penyelesaian okupasi.

Hasil penelitian menujukkan bahwa penyebab terjadinya okupasi tanah HGU PT. Perkebunan Ladongi yaitu antara lain karena adanya klaim masyarakat lokal terhadap tanah garapan mereka, penggunaan tanah tidak efektif oleh pihak perkebunan, kecemburuan sosial masyarakat sekitar lainnya, keterbatasan pemilikan tanah dan adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat pendatang, dan beralihnya orde baru ke era reformasi. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan yaitu cara non litigasi, tahapan yang telah dilakukan adalah musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan, pemerintah provinsi hingga pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan HGU oleh pemerintah kabupaten. Keberhasilan yang telah diperoleh adalah kesepakatan damai dengan pembayaran ganti rugi dan pemberian tanah garapan, penerapan pola kemitraan usaha hingga proses pengalihan HGU kepada masyarakat dengan ganti investasi. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah dalam pengalihan HGU kepada masyarakat prosesnya dihentikan karena PT. Perkebunan Ladongi telah menjadi aset sitaan atas kasus pembobolan Bank BNI.