Program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan Reforma Agraria diwujudkan dengan Program Usaha Mikro Dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kabupaten Tabanan khususnya di Desa Pejaten. Perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya untuk keberhasilan program tersebut tidak lepas dari adanya peranan masyarakat itu sendiri dengan dibentuknya Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) di Desa Pejaten sesuai peraturan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995. Atas dasar tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul �Peranan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah Di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali�.

Tujuan penelitian ini adalah dengan terjawabnya rumusan masalah penulis dapat mengetahui Peranan masyarakat dalam hal ini Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program UMK tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari data hasil wawancara dan kuesioner, serta berupa dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di daerah penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumen yang relevan dengan penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pelaksanaan Program UMK Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah di Desa Pejaten telah berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan, dengan dibantu dalam pelaksanaannya oleh Pokmasdartibnah. Pokmasdartibnah secara aktif membantu pelaksanaan Program UMK mulai dari Pra Sertipikasi, Sertipikasi hingga Pasca Sertipikasi. Salah satu peranan
Pokmasdartibnah yang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 yaitu membantu dalam pemasangan tanda batas pemilikan tanah bersama-sama dengan pemilik tanah. Kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan Program UMK yaitu belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Pokmasdartibnah,yang dapat diatasi dengan bantuan secara swadaya oleh Pokmasdartibnah sendiri beserta Kantor Desa Pejaten. Kendala lain yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia untuk membina Pokmasdartibnah yang mana hal tersebut diatasi dengan jalan memberikan bekal pengetahuan yang terkini melalui pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang telah ditunjuk Kantor Pertanahan Kabupaten
Tabanan dengan berbagai pertimbangan.