�Peran� dapat disamakan dengan kedudukan (status) yang artinya tingkatan eksternal yang merupakan sumber bagi timbulnya peranan-peranan tertentu, sedangkan �peranan� sama dengan fungsi (role), yaitu suatu kegunaan diri, baik dalam arti kegunaan diri seseorang bagi dirinya sendiri maupun kegunaan diri orang itu bagi orang lain. Jadi �peran� dalam penelitian ini adalah fungsi seseorang dalam kedudukannya sebagai PPAT.

PPAT dalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat aktaakta tanah tertentu yang sifatnya adalah otentik mengenai perbuatan hukum terhadap hak atas tanah dan satuan rumah susun. PPAT �membantu� Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah dengan memberikan informasi yuridis di dalam akta yang dibuatnya. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah. Oleh karena itu, dituntut adanya profesionalisme yang tinggi serta ketelitian dan kecermatan PPAT dalam menjalankan tugas. Dalam kenyataannya masih ditemui adanya akta PPAT yang ditolak pendaftarannya, dan hal ini berakibat pada kegiatan pendaftaran tanah karena data di Kantor Pertanahan menjadi tidak mutakhir dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak tidak dapat terpenuhi. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan kedalam 2 (dua)pertanyaan. Pertama, kendala yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan tugasnya ?. Kedua, penyebab akta PPAT tidak dapat didaftar di Kantor Pertanahan ?.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik penarikan sampel bertujuan (purposive sampling). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data yang diperoleh direduksi sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data dan informasi yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan, dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama kendala PPAT dalam melaksanakan tugas dibagi atas kendala internal yang berasal dari PPAT itu sendiri dan kendala eksternal dari masyarakat karena belum merata dan masih rendahnya pengetahuan di
pertanahan serta instansi terkait dalam hal ini. Kedua, penyebab akta PPAT tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan yang disebabkan Adanya perbedaan isi peraturan yang menetapkan batas umur/kedewasaan seseorang, ketidakpastian diantara dua golongan pendapat/peraturan ini terkadang menimbulkan keragu-raguan, menggunakan surat kuasa mutlak dan tidak adanya surat keterangan kematian. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengatasinya dengan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan Pelayanan Kantor Pajak, peningkatan profesionalisme PPAT dan pembinaan PPAT.