Kasus Pertanahan yang terdiri dari sengketa, konflik dan perkara pertanahan kian meningkat dan bersifat multidimensional. Hal ini disebabkan oleh benturan berbagai kepentingan mengenai tanah sementara tanah itu sendiri bersifat tetap dari segi jumlah dan luas. Perlu pengelolaan dan penanganan kasus pertanahan sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah dan mengantisipasi berkembangnya kasus pertanahan baru. Diantara upaya tersebut adalah
penanganan perkara pertanahan yaitu sengketa maupun konflik pertanahan yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Dengan mengetahui penyebab, penyebaran serta tindak lanjut atas penangana perkara pertanahan di Kabupaten
Sleman oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman maka diharapkan jumlah perkara pertanahan dapat ditekan seminimal mungkin serta untuk mengembalikan keercayaan atau trust building masyarakat terhadap lembaga Badan Pertanahan
Nasional pada umumnya dan Kanor Pertanahan Kabupaten Sleman khususnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab munculnya berbagai perkara pertanahan yang berkembang di kabupaten Sleman, bagaimana penyebarannya serta tindak lanjut yang dulakukan oleh Kator Pertanahan Kabupaten Sleman atas setiap putusan peradilan baik itu perkara pidana, perdata maupun perkara Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatis, yakni menggambarkan pengelolaan pengkajian serta penanganan perkara pertanahan. Adapun pengambilan data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisis datanya adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dibuat table untuk menerangkan dan meringkas sehingga memperoleh gambaran yang terjadi.

Hasil penelitian ini menunnjukkkan bahwa penyebab munculnya perkara pertanahan berasal dari masyarakat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman itu sendiri dengan penyebaran yang tidak merata di setiap kecamatan yang di Kabupaten Sleman. Perlu koordinasi antar pihak serta evaluasi dalam rangka perbaikan pelayanan atas setiap penanganan perkara pertanahan yang ada.