Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu dengan lampiran peta sebagai penetapan batas, tetapi pelaksanaan penegasan batas dengan kabupaten induk (Kabupaten Bengkulu Utara) belum di laksanakan. Pelaksanaan penegasan batas yang belum dilaksankan dapat terjadi karena peta penetapan pada lampiran undang-undang pembentukan daerah tidak secara detail menjelaskan posisi batas dengan sekala yang kecil sehingga menimbulkan banyak tafsir, atau dapat juga terjadi karena garis batas pada peta penetapan tersebut bukan merupakan garis batas yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mengidentifikasi batas wilayah dengan memanfaatkan teknologi geoinformasi GPS navigasi, citra SPOT-5 pankromatik, Global Digital Elevation Model (GDEM) dari Aster versi 2 dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara garis penetapan batas pada undang-undang pembentukan daerah dengan posisi batas di lapangan berdasarkan persepsi masyarakat. Penggunaan data DEM menghasilkan kenampakan tiga dimensi sehingga mempermudah dalam proses ekstraksi informasi yang dilakukan secara interpretasi manual, DEM juga dapat melacak posisi titik-titik mana yang akan di ambil. Penggunaan citra satelit memiliki kelebihan daripada foto udara format standar. Citra satelit mampu mencakup daerah yang lebih luas dengan tingkat kemutakhiran data yang lebih baik (Harintaka, 2009:3).

Penelitian ini akan mengidentifikasi dua garis batas, yaitu garis batas penetapan pada peta lampiran UU No 24 Tahun 2008 dan garis batas di lapangan berdasarkan persepsi masyarakat. Identifikasi garis batas penetapan dilaksanakan dengan cara mengoverlaykan garis batas penetapan dengan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) citra SPOT-5 Pankromatik, dan data GDEM ASTER versi 2 sehingga menghasilkan model 3D (Tiga Dimensi). Model 3D selanjutnya akan digunakan untuk identifikasi batas wilayah. Reciever GPS navigasi digunakan untuk mendapatkan koordinat titik-titik batas berdasarkan persepsi masyarakat di lapangan sehingga menghasilkan sebuah garis batas. Garis batas persepsi masyarakat dan garis batas penetapan di overlay kemudian dianalisis.

Berdasarkan hasil analisis terdapat perbedaan antara kedua garis batas. Perbedaan tersebut terjadi karena peta dasar yang digunakan dalam pembuatan peta penetapan daerah adalah peta PGT lama tahun 1967, selain itu ada faktor politis pada saat persiapan pemekaran daerah Bengkulu Tengah. Pelaksanaan penegasan batas hanya dapat dilaksanakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan sumbang saran untuk penegasan batas agar kegiatan penegasan batas dapat dilakukan secepatnya.