Terbatasnya ketersediaan tanah untuk pembangunan membuat tanah menjadi semakin tinggi nilainya. Dengan tingginya nilai tanah yang ada saat ini, menjadi penting bagi kita untuk mengetahui harga tanah yang mendekati nilai tanah yang sebenarnya. Tingginya nilai tanah membuat pemerintah sulit menentukan besarnya nilai ganti rugi yang akan diberikan bagi kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah Jalan Tol Solo-Ngawi. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengadaan tanah adalah sulitnya menentukan besarnya nilai ganti rugi yang akan diterima pemilik tanah. Untuk menentukan nilai ganti rugi diperlukan penilaian yang akurat dari Lembaga Penilai Harga Tanah agar ganti rugi yang diberikan dirasa cukup layak dan adil bagi masyarakat yang menerima ganti rugi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sragen dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik penjaringan informan menggunakan purposive sampling (penarikan sampel bertujuan). Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Untuk mendukung jawaban penelitian dilakukan juga analisis Assessment Ratio (perbandingan antara NJOP dengan nilai yang dianggap sebagai nilai pasar).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Lembaga Penilai Harga Tanah yang ditunjuk dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi adalah PT. Wadantra Nilaitama. PT Wadantra telah mendapat SIUPP dari Menteri Keuangan dengan Nomor 2.07.0016 dan lisensi dari BPN dengan nomor 104 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, bahwa badan usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tidak lagi berbentuk perseroan terbatas tetapi perseorangan atau persekutuan, sehingga PT. Wadantra Nilaitama berubah menjadi KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan rekan. Penunjukkan PT. Wadantra Nilaitama sebagai penilai Jalan Tol Solo-Ngawi dilakukan melalui mekanisme lelang oleh Kementerian PU.

Metode pengadaan jasa konsultansi yang digunakan adalah seleksi sederhana, yang dilakukan untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,-. Penilaian dilakukan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Mekanisme
penilaian yakni menentukan batasan penilaian, survey dan pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan atau nilai akhir. Nilai akhir yang dihasilkan berupa Laporan Penilaian Nomor 089.C/P-OTDA/WAN/XII-07 tanggal 17 Desember 2007
dan PP.SAH.01-IV.11.045 tahun 2011. Laporan penilaian dapat dibuka untuk publik setelah musyawarah mencapai kesepakatan. Lembaga Penilai berperan untuk menjembatani perbedaan pendapat mengenai besarnya nilai ganti rugi. Laporan Penilaian dijadikan dasar dalam musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya nilai ganti rugi.