Landreform adalah upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanahnya. Landreform yang selama ini dilakukan merupakan inisiatif pemerintah atau yang disebut dengan Landreform By Grace. Ketika landreform tidak dijalankan secara konsekuen oleh pemerintah, maka muncullah gerakan petani yang mendesakkan perubahan kebijakan agraria atau yang disebut dengan Landreform By Leverage. Gerakan petani ini salah satunya terdapat di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. Gerakan ini menghendaki diadakannya redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sampora Agrotama Cocobeef yang telah habis jangka waktunya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sampora yang diperjuangkan melalui gerakan petani Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua kabupaten Sumedang. Penelitian ini dilakukan di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer maupun sekunder diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Kantor Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Sumedang, Kepala Desa Ciawitali, Ketua Organisasi dan tokoh masyarakat. Sedangkan data kuesioner diperoleh dari sebagian petani penerima tanah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, angket, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sampora Agrotama Cocobeef di Desa Ciawitali terjadi karena adanya dorongan dari gerakan petani dengan strategi gerakannya sebagai berikut: (1) Melakukan penolakan perpanjangan HGU PT. Sampora Agrotama Cocobeef. (2)Mengoptimalkan tanah bekas perkebunan dengan mengubah tanah perkebunan
menjadi pertanian sehingga semakin bertambah banyak jumlah petani Desa Ciawitali. (3) Pembentukan Gabungan Kelompok Tani untuk memudahkan dalam pemasaran hasil produksi maupun penyedia bahan-bahan pertanian. (4) Pengajuan permohonan redistribusi tanah melalui pemerintahan terbawah hingga Pemerintahan Daerah dan Pusat. (5) Pembentukan Panitia Tim IX untuk
melakukan penataan dan penertiban luas tanah garapan para petani Desa Ciawitali serta menjadi wakil petani dalam upaya permohonan redistribusi tanah. (6)Mengajukan penawaran atau alasan kepada pemerintah bahwa tanah bekas perkebunan akan dioptimalkan sebaik-baiknya.