Studi tentang Hak Ulayat Laut (HUL) masih sangat jarang di lakukan di Indonesia, meskipun studi-studi serupa telah banyak dilakukan di negara lain, HUL memang merupakan topik yang belum terlalu di kenal, meskipun dalam kenyataannya system pengolahan sumberdaya laut secara tradisional banyak di temukan terutama di Kawasan Timur Indonesia. Studi tentang HUL ini memiliki arti tersendiri dalam dunia kenelayanan karena melalui studi ini, dapat terungkap betapa rumitnya usaha yang dilakukan oleh manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, khususnya dilingkungan laut. Studi yang di lakukan oleh PNB-LIPI ini tidak hanya dibahas satu masalah dari system hak ulayat laut, tetapi akan di lihat dalam kaitannya dengan beberapa masalah sekaligus, misalnya aspek hak sejarah, ekonomi, hukum, adat lingkungan terkecuali kelautan, tradisi masyarakat dalam penamgkapan sumberdaya laut dan kepercayaan masyarakat. Dalam sejarah hubungan antar bangsa masalah penguasaan pemilikan laut merupakan tema perdebatan yang ramai dan pelik, Masalah ini baru diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut yang di tandatangani pada tanggal 10 Desember 1982. di Montego Bay, Jamaika Berbeda dengan hukum laut Internasional yang berlaku sebelumnya yang di tentukan oleh negara �Negara Adidaya maritime pada waktu itu Konvensi tahun 1982 melibatkan lebih dari 150 negara anggota PBB Republik Indonesia sebagai anggota PBB yang secara aktif berpartisipasi konvensi ini, tentu saja moril turut bertanggung jawab dalam memperhatikan dan menerapakan hak dan kewajiban seperti yang tertera dalam konvensi ini.