Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting untuk dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Pelaksanaannya pada tanah pekarangan di Kecamatan Tabanan belum maksimal karena keberadaannya dipengaruhi oleh hukum adat. Hukum waris adat berpengaruh pada subyek hak atas tanah yang membuat ahli waris menjadi semakin banyak pada tingkat keturunan berikutnya dan Konsep Asta Kosala-kosali yang berdasarkan pada ajaran Agama Hindu membuat hak atas tanah pekarangan sulit untuk dibagi-bagi. Tujuan penelitian ini untuk mendekripsikan pelaksanaan perolehan tanah pekarangan melalui waris, pertimbangan masyarakat dalam membagi waris tanah pekarangan dan pengadministrasian peralihan hak tanah pekarangan karena waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Subyek penelitian adalah keluarga yang tinggal dalam tanah pekarangan dan obyek penelitian adalah tanah pekarangan dan kegiatan pengadministrasian peralihan hak bersama. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan pengamatan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan dan selanjutnya dianalisis secara diskriptif kualitiatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hukum waris adat yang berlaku di Kecamatan Tabanan berdasarkan pada ajaran Agama Hindu, yang menyebutkan anak laki-laki keturunan purusha, sentana rajeg, daha tua dan anak angkat sebagai ahli waris. Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban yang membuatnya selalu terikat dengan tanah pekarangan, sehingga tanah pekarangan
dimiliki oleh relatif banyak ahli waris. Pembagian yang umumnya dilakukan adalah membagi penguasaan tanah pekarangan dengan dasar pertimbangan tata letak bangunan dan adanya keinginan masyarakat untuk mempertahankan pemilikan bersama dari tanah pekarangan. Pengadministrasian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan telah sesuai dengan Pasal 105
PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Tetapi hal tersebut belum bisa mengakomodir kepentingan masyarakat karena belum ada catatan mengenai besar bagian dan belum ada pengadministrasian kepemilikan bagian bersama dalam tanah pekarangan yang memiliki arti yang penting bagi masyarakat di Kecamatan Tabanan.