Sebagai sebuah kota yang terletak di wilayah pesisir, maka putaran roda sosial ekonomi masyarakat Kota Kupang terjadi di daerah pesisir. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan aktivitas pembangunan dan perubahan penggunaan tanah. Pertumbuhan�pertumbuhan tersebut, memerlukan pengawasan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan sekaligus sebagai pengendali terhadap penggunaan lahan yang ada di suatu wilayah, termasuk di kawasan pesisir Kecamatan Kelapa Lima.

Penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan survei di lapangan, dengan Analisis spasial menggunakan instrumen Sistem Informasi Geografis (SIG) dan metode deskriptif analitis digunakan sebagai pendekatan analisis data. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 1) Wawancara 2) Observasi Lapang 3) Studi Literatur, dan 4) Dokumentasi. Data Penetian yang akan diambil bersumber dari masyarakat, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Pertanahan Kota Kupang, Badan Pusat Statistik, Kantor BAPPEDA Kota Kupang, dan Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat Kota Kupang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat penggunaan tanah di Kecamatan Kelapa Lima yang sesuai dan tidak sesuai terhadap peruntukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kupang. Tingkat kesesuaian penggunaan tanah yang sesuai yakni sebesar 53,66%, dan yang tidak sesuai sebesar 46,34% dengan distribusi ketidaksesuaian secara dominan terdapat di beberapa kawasan yakni di kawasan ruang terbuka hijau sepanjang punggung Bukit Sesando, di kawasan sempadan sungai/pantai dan di kawasan permukiman. Ketidaksesuaian penggunaan tanah tersebut dipengaruhi oleh 13 faktor yakni : 1) faktor ekonomi, 2) letak wilayah yang strategis, 3) Hubungan Kekerabatan, 4) Terbatasnya Ketersediaan Lahan dan Kemudahan Dalam Perolehan Tanah, 5) Keamanan/Kenyamanan & Dukungan Fasilitas Lingkungan,6 ) Adanya Perbedaan
Pemahaman Mengenai �Pemutihan� 7) Masih Dininya Usia Perda, 8)Terbatasnya Pemberian Sanksi Yang Lebih Tegas, 9) Belum Berjalannya Fungsi Pengawasan Oleh Hierarki Pemerintahan Yang Lebih Rendah, 10) Terbatasnya Tingkat Pendidikan, 11) Perkembangan Kota, 12) Adanya Sengketa Atas Tanah, 13)Adanya Kebijakan Khusus dari Pemerintah Daerah. Dampak yang timbul dari ketidaksesuaian penggunaan tanah tersebut terbagi atas dua yakni dampak positif berupa meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat, dan dampak negatif berupa lemahnya kepastian hukum atas tanah, berkurangnya fungsi kawasan konservasi, dan kerusakan lingkungan akibat sampah, berkurangnya nilai estetika/keindahan dan potensi pariwisata, serta terhambatnya laju pembangunan.