Keberadaan lembaga pendidikan non formal menjadi simbol dan pendukung perkembangan suatu wilayah. Keberadaan lembaga kursus di �kampung inggris� merupakan salah satu daya tarik dan alasan terjadinya migrasi. Peningkatan populasi sebagai akibat terjadinya migrasi berdampak bagi pola kehidupan sosial dan ekonomi di �kampung inggris�. Dampak sosial ekonomi yang terjadi berpotensi menimbulkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, karena penguasaan dan pemilikan tanah mempunyai arti penting dari segi ekonomi, sosial dan politis. Terkait hal itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas mengatur penguasaan dan pemilikan tanah serta peralihannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara baku terbuka dengan informan, sedangkan teknik penjaringan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga kursus di �kampung inggris� telah ada semenjak 35 tahun yang lalu, namun perkembangan secara signifikan terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Keberadaan �kampung inggris� telah berdampak terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar �kampung inggris�. Perkembangan �kampung inggris� membutuhkan ruang
(tanah), baik digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha maupun sebagai investasi. Kebutuhan terhadap tanah menyebabkan terjadinya perubahan penguasaan dan pemilikan tanah. Bentuk penguasaan dan pemilikan tanah meliputi sewa tanah, pinjam meminjam dan pemilikan tanah. Perubahan penguasaan dan pemilikan tanah dilakukan oleh masyarakat Desa Tulungrejo maupun masyarakat luar Desa Tulungrejo, sehingga peralihan hak atas tanah juga meningkat. Kantor pertanahan mempunyai peran dalam pengelolaan pertanahan di Desa Tulungrejo berupa kegiatan pendaftaran tanah serta pengaturan dan penataan pertanahan. Pengelolaan dan kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk menjaga dinamika �kampung inggris�. Selain itu, terdapat peluang kegiatan pemberdayaan masyarakat.