Banjir rob atau banjir pasang surut sering terjadi di Kota Semarang dan sekitarnya. Hal ini menimbulkan adanya problematika pada kehidupan masyarakat. Dalam perspektif pertanahan problematika tersebut memiliki kaitan yang khas dengan aspek pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk: (1)mengetahui bagaimana problematika dan adaptasi masyarakat dilokasi banjir rob dengan dikaitkan dengan aspek P4T; dan (2) bagaimana peran Kantor Pertanahan dan stakeholder lainnya di lokasi banjir rob.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti lebih menekankan kepada segi pengamatan secara langsung. Data primer yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan narasumber: (1) Masyarakat yang diwakili oleh 8 orang Ketua RW; (2) Pejabat Kantor Kelurahan yaitu Kepala Seksi Pemerintahan; (3) Pejabat Kantor Pertanahan yaitu Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan serta Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Selain itu peneliti juga melakukan observasi/pengamatan secara langsung dilapangan. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi yaitu: (1) Kantor Kelurahan, berupa Data monografi dan profil desa; (2) Kantor Bappeda Kota Semarang, berupa data RTRW dan Peta Administrasi Wilayah; (3) Kantor PSDA dan ESDM, berupa Peta Kawasan Banjir, konsep penanganan banjir dan Peta sistem drainase; (4) Kantor Pertanahan, berupa Peta RTRW dan data P4T.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa problematika yang dihadapi masyarakat yaitu: (1) penurunan muka tanah; (2) masalah kesehatan, berupa penyakit kulit serta rendahnya mutu lingkungan dan air; (3) terganggunya mobilitas penduduk, berupa rusaknya alat transportasi masyarakat dan jalan; dan (4) rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sebagai akibat dari besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menanggulangi banjir rob. Sedangkan upaya adaptasi masyarakat adalah dengan melakukan pengurukan tanah serta sikap pasrah masyarakat. Alasan masyarakat tetap bertahan adalah karena faktor mata pencaharian dimana 58% adalah buruh industri, hal ini berpengaruh pada rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk pindah dari lokasi yang cukup strategis tersebut yang juga didukung oleh sikap senasib dalam masyarakat.

Ketidaksesuaian antara penguasaan tanah dengan pemilikan tanah serta ketidaksesuain penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW juga menjadi suatu problematika di lokasi banjir rob. Adapun peran Kantor Pertanahan diantaranya adalah dengan mengupayakan legalisasi aset masyarakat sebanyak 3.360 bidang pada tahun 2002. Kemudian peran stakeholder lainnya yaitu: (1) Pemerintah, berupa membuat konsep penanganan banjir dan sistem drainase, peninggian talud sungai, dan pembuatan rumah pompa air; (2) pihak swasta, berupa perbaikan jalan dan perawatan rumah pompa air; dan (3) masyarakat, berupa penanaman pohon di sepanjang sungai, membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti mengeruk saluran air dan menambal tanggul yang jebol, dan berkoordinasi memantau gejala-gejala banjir.