Kebutuhan masyarakat Indonesia akan tanah sangat mendesak, termasuk untuk kegiatan beribadah. Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo merupakan salah satu kota di Indonesia yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, sehingga besar kemungkinannya masyarakat muslim Kota Gorontalo yang merasa mampu menyedekahkan sebagian hartanya melalui kegiatan wakaf, terutama wakaf tanah. Akan tetapi keinginan masyarakat kurang didukung pengetahuan dan peran aktif Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Badan Pertanahan Nasional, sehingga kerap menyebabkan masalah terhambatnya proses sertipikasi tanah wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pelayanan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap proses sertipikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo dan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Metode Penelitian Hukum yang bersifat yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan yuridis-empiris melalui pendekatan kasus (case approach), maka dalam menganalisis di lapangan juga dilakukan secara yuridis-normatif dan yuridis-empiris, yaitu dengan menginterpretasikan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini, yakni keterlibatan PPAIW sangat mempengaruhi keseluruhan proses pendaftaran tanah wakaf di Kota Gorontalo, walaupun proses pendaftaran tanah wakaf di Kota Gorontalo belum semuanya sesuai dengan peraturan wakaf yang berlaku dan ditemukan adanya kewenangan PPAIW yang diintervensi pihak lain. Menghadapi hal ini, Badan Pertanahan Nasional dan PPAIW menempuh beberapa upaya agar proses penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo tidak terhambat.