Untuk mencapai pemerataan pemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan petani, telah dilaksanakan kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan tersebut, penerima redistribusi telah menerima Petikan Surat Keputusan Redistribusi Tanah yang didalamnya tercantum ketentuan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima redistribusi tanah. Salah satu kewajiban tersebut antara lain kewajiban untuk mendaftarkan surat keputusan pemberian hak redistribusi tanah dalam rangka memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah. Dari hasil pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, diketahui masih ada obyek redistribusi tanah yang surat keputusannya telah melampaui jangka waktu dan belum didaftarkan oleh penerima redistribusi. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti penyebab belum didaftarkannya tanah obyek redistribusi yang surat keputusannya telah melampaui jangka waktu dan upaya oleh Kantor Pertanahan untuk menangani masalah ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Desa letak kegiatan penertiban tanah obyek redistribusi dan masyarakat penerima redistrbusi yang belum mendaftarakan Surat Keputusan Redistribusi Tanah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya obyek redistribusi yang belum terdaftar dikarenakan banyak obyek redistribusi yang telah diwariskan dan penerima waris tidak mendapatkan informasi dari ahli waris mengenai tanah obyek redistribusi yang harus didaftarkan. Penyebab lainnya adalah Kantor Pertanahan belum melakukan kegiatan monitoring secara intensif terhadap hasil pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu dengan melaksanakan monitoring secara lebih intensif dan melaksanakan penertiban tanah obyek redistriibusi sehingga semua obyek redistribusi dapat terdaftar.