Pertumbuhan penduduk kota yang cepat dan perkembangan aktifitas perkotaan menyebabkan tekanan-tekanan terhadap sumber daya yang tersedia salah satunya yaitu tanah, dimana kebutuhan akan tanah selalu meningkat seiring dengan pelaksanaan pembangunan. Perkembangan Kota Palangkaraya relatif tidak merata keseluruh bagian wilayah kota. Hal ini dapat dilihat dari pola penyebaran
penduduk dan kegiatan yang sebagian besar terkonsentrasi di bagian wilayah kota di sebelah selatan Sungai Kahayan. Untuk itu perlu dilakukan kajian kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW Kota Palangkaraya yang ada. Kota Palangkaraya masih menggunakan rencana tata ruang yang diterbitkan tahun 1999 - 2009, dan masih belum direvisi hingga sekarang. Untuk mengetahui kesesuaian
antara penggunaan tanah dengan RTRW Kota Palangkaraya dapat memanfaatkan teknologi yang berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG). Kajian kesesuaian penggunaan tanah dilakukan dengan memanfaatkan SIG dengan cara tumpang susun (overlay) peta penggunaan tanah dengan RTRW Kota Palangkaraya Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Daerah penelitian meliputi seluruh wilayah Kota palangkaraya yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu : Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit.

Penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis spasial berdasarkan hasil pengolahan data berupa peta dan tabel kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW Kota Palangkaraya. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan tanah yang telah sesuai dengan
RTRW Kota Palangkaraya sebesar 202.618,2332 Ha atau 75,34 % dan yang tidak sesuai sebesar 66.347,5316 Ha atau 24,66 % dari luas wilayah Kota Palangkaraya sebesar 268.958,586 Ha. Dalam pembuatan peta masing-masing instansi mempunyai kriteria tersendiri, hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan sinkronisasi dan kegiatan monitoring. Saran dari studi ini adalah 1) Dengan keunggulan yang dimiliki oleh SIG maka sebaiknya Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Kantor Bappeda Kota Palangkaraya dan instansi terkait lainnya memanfaatkan SIG untuk mengkaji kesesuaian penggunaan tanah agar dapat mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan RTRW Kota Palangkaraya. 2). RTRW Kota Palangkaraya yang telah habis masa berlakunya tersebut harusnya
direvisi dengan mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007. 3) Agar kesinkronan dapat terwujud, diperlukan koordinasi antar instansi terkait (Stakeholders) dan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang kota Palangkaraya.