Seiring dengan perkembangan zaman, pajak akhirnya menjadi primadona sebagai sektor yang memberikan penerimaan terbesar bagi negara serta merupakan salah satu sumber dana utama dalam melakukan pembangunan termasuk di negara Indonesia tercinta ini, besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini, salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta pengamatan secara langsung dilapangan mengenai proses pembayaraan BPHTB di Kabupaten Bantul, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang ada
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut : pertama bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemungutannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dengan membuat suatu aturan pelaksanaan didaerah masing-masing, kedua dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membuat suatu tim peneliti lapang menyebabkan terjadinya perubahan nilai pajak yang terutang sehingga membuat masyarakat menjadi merasa keberatan atas kegiatan tersebut.