Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan By pass Bandara Internasional Lombok. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tidak terlepas dari permasalahan seperti sulitnya mencapai sepakat untuk penentuan bentuk dan besarnya ganti
rugi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan By pass Bandara Internasional Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, yakni menggambarkan proses kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan By pass Bandara Internasional Lombok dan membandingkan pelaksanaannya dengan peraturan yang berlaku. Adapun pengambilan datanya dengan wawancara melalui teknik purposive sampling, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis datanya adalah deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan By pass Bandara Internasional Lombok terdiri dari 10 (sepuluh) tahap. Tahapan kegiatan tersebut tidak semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti instansi yang memerlukan tanah tidak menyusun proposal rencana pembangunan, tidak menyampaikan tembusan permohonan
penetapan lokasi ke kantor pertanahan, surat keterangan penetapan lokasi diterbitkan oleh Bupati, panitia pengadaan tanah dibentuk oleh Bupati, jumlah anggota panitia pengadaan tanah lebih dari 9 (Sembilan) orang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengadaan tanah yaitu lamanya dicapai kesepakatan, masyarakat tidak hadir dalam musyawarah dan sulitnya mencari
tanah pengganti. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan musyawarah berulang kali, mengundang kembali masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah, melakukan konsultasi ke DPRD dan Menteri Keuangan.