Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pengklaiman kembali tanah negara yang berasal dari tanah adat dan bagaimana implikasi pengklaiman tersebut terhadap kegiatan pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Implikasi Reclaiming tanah negara yang berasal dari tanah ulayat terhadap pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Mimika Provinsi Papua diteliti dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan metode studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif.
Dari penelitian yang dilakukan diketahui penyebab terjadinya reclaiming atau pengklaiman kembali tanah negara yang berasal dari tanah ulayat adalah a) Adanya kecemburuan sosial dan ekonomi dari masyarakat adat, b) Tanah yang sudah dilepaskan belum digarap sehingga masyarakat adat ingin menguasainya kembali, c) Masyarakat adat ingin hidup dekat dengan kota sehingga butuh tanah
untuk tempat tinggal dan bertani, d) Adanya peralihan profesi dari masyarakat adat yang dulunya bermata pencaharian sebagai petani dan pemburu kini tertarik untuk berpindah profesi menjadi karyawan, buruh, pedagang, dan lain-lain, e)Adanya persepsi masyarakat adat Papua bahwa tanah tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya, dan bahwa pihak lain yang menggunakan tanah tersebut hanya berhak memakainya dan tidak memilikinya, f) Ada masyarakat adat yang tidak mengetahui kalau tanah ulayat yang diklaim tersebut telah dilepaskan kepada negara.

Implikasi reclaiming terhadap proses pendaftaran tanah pertama kali atas tanah negara tersebut adalah apabila pengklaim membuat surat klaim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika maka proses pendaftaran tanah pertama kali akan dihentikan sampai permasalahan sengketa dapat diselesaikan, tetapi apabila pengklaiaman dilakukan hanya dengan lisan maka proses pendaftaran tanah
pertama kali tetap dilanjutkan, dengan alasan bahwa pengklaiman secara lisan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penghentian sementara proses pendaftaran tanah pertama kali.