Program redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap pada tahun 2010 merupakan pelaksanaan reforma agraria terbesar pasca reformasi, yang sertipikatnya secara simbolik diserahkan oleh Presiden RI di Istana Bogor. Namun, redistribusi tanah itu dinilai jauh dari idealisasi agenda reforma agraria yang genuine. Ada kecenderungan reforma agraria mengalami reduksi makna dalam pelaksanaannya, akan tetapi sangat penting menjadi pendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian di setiap tahap kegiatan pelaksanaan reforma agraria melalui penelitian dengan tujuan antara lain: mengetahui proses penetapan objek; dan penentuan subjek redistribusi tanah; serta pelaksanaan mekanisme delivery system redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan reforma agraria melalui program redistribusi tanah secara rinci dan lengkap, dari sudut pandang administrasi pertanahan maupun sosio-histori. Data penelitian diperoleh secara triangulasi dari studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan penjaringan informan yang dilakukan secara purposive dari pelaksana kegiatan (pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Desa), penerima manfaat, dan kelompok kepentingan. Analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan penemuan perspektif baru tentang tahap kegiatan redistribusi tanah melalui pemaknaan data dan penemuan karekteristik pesan.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, penetapan objek redistribusi tanah masih bersifat situs approach (pendekatan situs) sehingga tidak merubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Penetapan objek redistribusi tanah masih terpaku pada bidang-bidang tanah yang dapat diredistribusikan, bukan mencari bidang-bidang tanah yang seharusnya diredistribusikan. Kedua,penentuan subjek redistribusi tanah masih bersifat superfisial, berorientasi pada penyelesaian konflik, belum mampu menjamin keberlanjutan penguasaan dan pemilikan tanah oleh penerima tanah objek redistribusi. Penetapan subjek redistribusi tanah justru mendorong persaingan akumulasi kepemilikan tanah dan terbukti mulai terjadi rekonsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah. Ketiga, pelaksanaan mekanisme delivery system bersifat pendekatan proyek sertipikasi tanah, belum memperlihatkan adanya sinergi antar sektor untuk ikut berperan menunjang kegiatan redistribusi tanah maupun program lanjutannya. Larangan pengalihan hak atas tanah dengan sengaja belum mampu mengontrol terjadinya rekonsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah, sebaliknya pengalihan hak atas tanah tidak terdeteksi. Maka dari itu, diperlukan inventarisasi P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) secara menyeluruh dalam satuan desa yang pelaksanaannya melibatkan unsur BPN, masyarakat, dan pemerintah desa.