Dalam upaya meningkatkan kulitas pelayanan publik di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) mengeluarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3). Adanya SP3 sebagai pedoman pelayanan pertanahan, diharapkan pelayanan pertanahan yang ada dapat mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut, diperlukan suatu komitmen dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal BPN RI yang melayani masyarakat secara langsung. Demikian halnya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang menerapkan SP3 dalam pelayanan pertanahan, khususnya Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Pengakuan Hak yang merupakan pelayanan dengan waktu penyelesaian paling lama. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SP3 dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak baik dari persyaratan, biaya, prosedur dan waktu serta kendala yang dihadapi dalam penerapan SP3 tersebut dan upaya mengatasi kendala tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan tehnik penjaringan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang berasal dari studi dokumen. Analisis data
yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SP3 dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, masih terdapat ketidaksesuaian dalam persyaratan permohonan dan waktu penyelesaian dengan ketentuan yang ada di SP3. Ketidaksesuaian dalam persyaratan adalah adanya penambahan persyaratan yang berfungsi sebagai
pelindung bagi kantor pertanahan apabila terjadi gugatan di pengadilan. Ketidaksesuaian dalam waktu adalah melewati waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SP3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SP3 pada pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak adalah adanya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, yaitu SP3 dalam hal prosedur dan waktu belum diuraikan secara rinci, keterbatasan SDM dan tidak ada kontrol terhadap berkas. Faktor ekstern, yaitu sikap pasif pemohon dalam melengkapi berkas permohonan penerbitan sertipikat, memasang patok tanda batas dan menanggapi berita acara beda luas hasil pengukuran serta belum terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi.