Seiring dengan era reformasi telah memberikan perubahan dalam bidang pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menghendaki birokrasi yang lebih professional, netral dan menjadi abdi masyarakat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya sudah melaksanakan itu, hanya saja masih memerlukan pembenahan. Ada beberapa fakta dilapangan pelayanan di bidang pertanahan tentang pensertipikatan tanah belum sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat urgensi untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik pelayanan pendaftaran tanah yang berasal dari tanah negara di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Harapannya dapat memberikan masukan terkait dengan pelayanan di bidang pertanahan.

Dalam pengkajian topik ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer mengenai proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang berasal dari tanah negara yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data sekunder yang meliputi data pendukung dalam bentuk dokumen-dokumen, arsip, laporan. Teknik pengumpulan data yang diambil melalui wawancara dengan menggunakan panduan dan studi dokumen melalui pengumpulan data untuk diteliti serta dikaji. Teknik penjaringan informasinya diambil dari informan yang penjaringannya dilakukan secara snowball.Data-data tersebutkemudian dikumpulkan untuk dipilah, dianalisis, diklasifikasikan sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan.

Dari analisis peneliti, Kegiatan pelayanan pendaftaran tanah yang berasal dari tanah negara di Kantor Pertanahan Kota Samarinda pada hakikatnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun didalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Ada beberapa temuan diantaranya waktu penyelesaian kegiatan melebihi standar yang ditentukan, adanya penambahan jumlah loket pelayanan dan infrastruktur yang kurang yaitu belum dipasang informasi biaya-biaya kegiatan pendaftaran tanah serta adanya lembaga pengumuman. Dari temuan tersebut sehingga barakibat pada waktu penyelesaian penerbitan sertipikat menjadi lama, berkas permohonan dapat terselesaikan dengan cepat, perlu penambahan ruang maupun staf di front office dan banyaknya antrian pada loket informasi serta penambahan waktu proses kegiatan pendaftaran tanah dikarenakan ada lembaga pengumuman walaupun lebih menjamin kepastian hukum karena memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Untuk mendukung kegiatan tersebut agar lebih baik hendaknya dibuat standar waktu penyelesaian kegiatan yang lebih terperinci dan detail sesuai dengan ketentuan.