Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak digunakan oleh pemiliknya baik perorangan maupun badan hukum setelah diperoleh hak atas tanahnya dapat mengurangi fungsi dan kegunaan tanah seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Tanah yang tidak digunakan ini dalam penyebutannya beragam, seperti tanah kosong dan tanah terlantar. Penertiban di lapangan mengenai tanah kosong maupun tanah terlantar berbeda, tanah kosong dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta tanah terlantar dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Terdapat perbedaan pelaksanaan penertiban tanah kosong dan tanah terlantar, karena pada dasarnya obyek yang akan ditertibkan tersebut sama, sehingga diperlukan suatu mekanisme serta upaya dalam rangka mensinkronkan tugas dan fungsi dalam penanganan tanah kosong dan tanah terlantar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul �Sinkronisasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Pertanahan Kabupaten Sleman Dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Dalam Penanganan Tanah Kosong Dan Tanah Terlantar�.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme apa saja yang dapat menjembatani antara tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penanganan tanah kosong dan tanah terlantar serta
upaya yang dapat dilakukan untuk mensinkronkan tugas dan fungsi kedua instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD)Kabupaten Sleman merupakan obyek penelitian serta pejabat di kantor pertanahan maupun di DPPD sebagai subyek penelitiannya.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, pelaksanaan sinkronisasi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penanganan tanah kosong dan tanah terlantar berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan terbentuknya suatu Tim Inventarisasi Tanah Kosong antara kedua instansi tersebut. Disamping itu juga, secara nyata terjalin peran serta aktif di antara DPPD dengan kantor pertanahan dalam penyusunan rancangan peraturan bupati mengenai pemanfaatan tanah kosong.