Perkembangan jaman menuntut agar tanah selain sebagai tempat untuk tinggal juga dapat untuk tempat berusaha, yang lazim juga di sebut sebagai Rumah Toko. Untuk objek rumah toko, karena biasanya subjek haknya adalah Pengembang yang merupakan badan hukum maka diberikanlah Hak Guna Bangunan, namun setelah pemilikan berpindah tangan dari pengembang ke pemilik baru perorangan, tentu
pemilik baru ingin mendapat status hak yang terkuat yaitu Hak Milik. Masalah timbul saat pemilik rumah toko ingin merubah status Hak Guna Bangunannya menjadi Hak Milik. Dari identifikasi masalah tersebut peneliti ingin mengetahui faktor apa yang mendasari sehingga terjadi perbedaan pertimbangan dalam pelaksanaan perubahan haknya dan bagaimana pelaksanaan perubahan hak guna bangunan menjadi Hak milik untuk objek rumah toko. Untuk memecahkan hal tersebut penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas obyek rumah toko di Kota Tangerang dan faktor apa yang mendasari diizinkankannya perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas obyek rumah toko di Kantor Pertanahan Kota Tangerang? Kedua, Faktor apa saja yang menjadi kendala dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas obyek rumah toko di Kota Tangerang ? Ketiga, Faktor yang mendasari sehingga perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas obyek rumah toko tidak diizinkankannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang?

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sebagai pembanding. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan dasar yaitu isu yang dikemukakan berkaitan erat dengan peraturan perundangan dan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini dalam
ruang lingkup penelitian hukum normatif dengan Pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan Pendekatan historis (historical approach).

Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan hak untuk objek rumah toko yang berada di Kota Tangerang diberikan dengan dasar pertimbangan yaitu subjek haknya yaitu warga negara Indonesia yang berhak untuk memperoleh hak milik dengan tetap memperhatikan kesesuaian objeknya dengan tata ruang yang ada. Kendala dalam pelaksanaan peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak
Milik atas obyek rumah toko di Kota Tangerang yaitu faktor biaya dan informasi, serta kebijakan setiap Kepala Kantor Pertanahan berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh Pemerintah Daerah yang juga mempunyai peran dalam mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah agar tercipta lingkungan yang selaras. Adapun dasar penolakan yang terjadi terhadap Perubahan hak untuk rumah toko yang terjadi pada Kantor pertanahan Kabupaten Tangerang adalah domein negara dalam mengatur hak dari tanah tersebut selain itu faktor resahnya para pemangku kebijakan tentang makin menjamurnya rumah toko, yang mempengaruhi Tata Ruang Kabupaten Tangerang.