"Tanah tidak langsung memberikan kemakmuran akan tetapi pembangunan di atas tanah itu yang mendatangkan kemakmuran"

Tingginya jumlah kasus tanah yang masuk dalam proses litigasi, di satu pihak mengindikasikan rumitnya kasus tanah di Indonesia, sehingga tidak bisa didamaikan (Per.MA 2/2003), di pihak lain menunjukkan masih kurang berperannya lembaga ADR di masyarakat. Padahal di Amerika Serikat saja lebih dari 60% kasus tanah diselesaikan melalui mediasi . Tim 13 Lampung ternyata telah mampu menyelesaikan mediasi 264 kasus sengketa tanah strategis secara partisipatip. Penyelesaian sengketa tanah partisipatif(ADR) selain mendorong partisipasi masyarakat khususnya para pihak dalam penguatan kepastian hukum hak atas tanah secara berkelanjutan, juga ikut mendorong "amannya" investasi di daerah, sehingga dikeluarkan Per.MA 1/2008.

Salah satu hal yang paling dikeluhkan oleh investor asing jika mau berinvestasi di Indonesia adalah tidak adanya kepastian hukum. Beberapa kalangan beralasan karena Indonesia menganut asas parduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang merupakan prinsip bahwa : "........ no person may be conficted of a crime unless the government carries the borden of proving his guilt.........'. Proses hukum melalui lembaga peradilan (litigasi) selain panjang, lama juga sangat melelahkan.