Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara hingga kini masih ramai diperbincangkan baik di dalam dunia akademik maupun publik. Negara, sebagai sebuah badan hukum publik pada umumnya, mempunyai kewajiban-kewajiban yuridis dalam hal penyelenggaraan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, seperti penyusunan APBN, Perencanaan Pembangunan dan sebagainya.

Oleh karena itu semua perangkat yang dipakai untuk melaksanakan ketentuan ini mesti diadakan. Dan selanjutnya sarana dan prasarana negara inilah yang akan menjadi harta kekayaan negara. Dan dalam buku inilah dibahas tuntas mekanisme pengelolaan harta negara di tinjau dari segi yuridis atau hukumnya. Pembahasan tidak hanya dibatasi pada satu siklus anggaran saja namun menyeluruh.