SAMPAI SEKARANG pemerintah belum juga mampu menata dan merekonstruksi ulang model dan bentuk pemerintah desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penataan kembali desa masih belum dapat diterapkan atau mencapai hasil yang diinginkan. Struktur pemerintah desa sudah mengalami perombakan berkali-kali, namun apa yang diharapkan belum juga terwujud. Sebelum struktur baru diterapkan secara maksimal dan diuji oleh waktu untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa, tidak berapa lama struktur itu telah dirombak kembali. Pemerintah desa seolah-olah menjadi "kelinci percobaan" formulasi dan implementasi kebijakan.

Karena itu, implementasi kebijakan pemberdayaan pemerintah desa kiranya sangat urgen untuk terus dilakukan. Dengan asumsi apabila pemerintah desa berdaya, maka mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri. Selanjutnya mereka dapat membentuk pemerintah desa yang mandiri, tidak tergantung dari pihak luar.

Dalam upaya memberdayakan pemerintah desa di daerahnya, Pemerintah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau telah membuat berbagai kebijakan. Namun hingga sekarang berdasarkan fenomena yang berkembang dan terlihat di lapangan, masih banyak desa yang kondisinya tidak jauh berubah seperti masa sebelumnya. Padahal penataan kembali desa-desa di kabupaten ini merupakan sarana yang baik untuk mewujudkan kembali desa sebagai unit pemerintahan terendah dengan basis budaya lokal.

Buku ini menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya proses implementasi kebijakan pemberdayaan pemerintah desa dengan mendasarkan daerah kajian di Kabupaten Lingga.

Dr. H. Azam Awang, M.Si, lahir di Desa Tanjung Dua, Daik Lingga, Riau, 8 April 1963. Saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (FISIP UIR). Gelar kesarjanaan (S1) diperolehnya dari jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau tahun 1987. Kemudian mendapatkan gelar Master (S2) di Magister Ilmu Pemerintahan di IIP-UNPAD, Jakarta tahun 1999. Memperoleh gelar Doktor (S3) dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009.

Aktif di berbagai kegiatan penulisan dan sering menjadi narasumber pada berbagai seminar, baik lokal maupun nasional. Bukunya yang telah terbit di antaranya Riak Politik Legislatif Riau (2002), Kunci Sukses Pilkada Versi PPK (2007), dan Otonomi Desa & Pemberdayaan Masyarakat (2008). Mantan Ketua KNPI Propinsi Riau ini, pernah menjadi pengurus Dewan Pakar Daerah (DPD) Riau dan Anggota Majelis Permusyawaratan Persebatian Cendikiawan Melayu Riau (PCMR). Sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Riau.