Salah satu agenda penting yang dibicarakan dalam Konferensi Para Pihak Kerangka Kerja Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (COP UNFCCC), yang berlangsung di Bali pada 3-14 Desember 2007 adalah masalah deforestasi dan degradasi hutan. Fungsi hutan yang cukup penting, khususnya kemampuannya dalam menyerap clan menahan karbon yang -dihasilkan dan pola produksi dan konsumsi semakin menurun. Hal ini terjadi akibat deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlanjut. Perubahan iklim yang mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kebakaran, dianggap sebagai penyebab terjadinya degradasi hutan yaitu kondisi penurunan fungsi hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Di samping itu, terjadinya deforestasi dan degradasi hutan juga dapat mengganggu fungsi-fun si ekonomis, ekologis, dan sosial budaya. Gejala seperti m i sudah mulai nampak di Keresidenan Rembang terutama pada abad ke-19 ketika terjadi penebangan hutan jati secara massif di bawah Pemerintahan Hindia Belanda dan pengusaha swasta asing.

Bagaimana dinamika dan perubahan masyarakat desa hutan di Keresidenan Rembang pada akhir abad ke-19- sampai dengan berakhirnya kekuasaan Pemerintah-an Hindia Belanda? Bagaimanakah proses perubahan sosial ekonomi dan ekosistem desa hutan di Keresidenan Rembang selama periode 1865-1940 akibat adanya perubahan kebijakan kehutanan dan masuknya kapitalisme dalam eksploitasi sumber daya hutan?

Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan munculnya kebijakan kehutanan yang baru pada tahun 1865 antara lain: Mengapa Pemerntah Hindia Belanda melakukan perubahan kebijakan kehutanan? Apakah peraturan yang barn itu berbeda dengan peraturari kehutanan sebelumnya? Bagaimanakah implementasinya dalam penguasaan dan. pengelolaan hutan di Karesidenan Rembang? Apakah kebijakan kehutanan itu masih bertumpu pada politik ekstraksi atau yang lain?
Semua pertanyaan di atas dijawab tuntas dalam
Selamat membaca.