Selama puluhan tahun satu-satunya ilmuwan sosial yang mengunjungi provinsi-provinsi Indonesia hanyalah para antropolog. Siapa pun yang tertarik pada politik atau ekonomi terutama hanya berkutat di Jakarta, pusat dari segala macam aksi. Pandangan kita mengenai negeri terbesar nomor empat di dunia itu terancam menjadi simplistis dan kurang memiliki bobot nyata. Kemudian, pada tahun 1998, Indonesia terpuruk ke dalam sebuah krisis yang tidak dapat dipahami dengan piranti-piranti yang simplistis.

Setelah masa 32 tahun yang diwarnai dengan stabilitas yang dipaksakan, Orde Baru tamat riwayatnya. Di provinsi-provinsi mulai terjadi hal-hal yang tidak siap dihadapi oleh siapa pun. Salah satunya adalah demokratisasi; contoh lain adalah desentralisasi.

Bangkitlah identitas-identitas etnis dan religius yang sebelum itu terkubur di balik ideologi modernisasi Orde Baru. Bentuk kompetisi politis yang kadang-kadang diwarnai kekerasan dan bentuk pencarian untung mulai tampak dengan gamblang. Desentralisasi sering dikaitkan dengan keinginan neo-liberal untuk mengurangi kekuasaan negara dan memberikan ruang bagi perdagangan bebas dan demokrasi.

Sejauh mana tujuan-tujuan good governance dan masyarakat sipil yang lebih kuat tercapai? Berapa banyak dari proses itu yang dimanfaatkan oleh para elit daerah untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri? Di tengah-tengah politik identitas baru itu, apa yang terjadi pada kewarganegaraan? Ini termasuk di antara pertanyaan-pertanyaan sentral yang diketengahkan oleh buku ini.

Buku bunga rampai ini adalah buah dari proyek penelitian dua tahun di KITLV. Penelitian itu mengerahkan sebuah kelompok internasional yang terdiri atas 24 peneliti-terutama dari Indonesia dan Belanda, dan juga dari Amerika Serikat, Australia, Jerman, Kanada, dan Portugal.