Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut Pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang terpadu, merata, setara/�seimbang dengan basis mutu lokal, regional, dan internasional. Tujuannya tidak lain guna meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu DRP dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan,peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesejahteraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.