Pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang subjek dan obyek atas tanah seseorang. Sebelum berlakunya UUPA hanya hak-hak barat yang harus didaftarkan di kadaster, yaitu hak eigendom, hak erfpacht, hak postal dan hypotheek. Sedangkan setelah berlakunya UUPA hak-hak atas tanah yang menyerupai hak-hak barat dan bersifat kebendaan harus didaftar. Untuk itulah penulis mencoba memperbandingkan pendaftaran tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 dengan Overschrijvingsordonnantie S 1834-27. dengan adanya buku ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang berminat mempelajari hukum agrarian, baik mahasiswa maupun para pejabat. Buku ini yang berjudul ini, berisikan tentang materi- materi hukum tanah yang diberikan di fakultas hukum atau sekolah hukum lainnya. Adapun daftar isi dalam buku ini:mengenai hak-hak tanah yang terpenting menurut UUPA; hak-hak terpenting menurut B.W.; sistem pendaftaran tanah menurut UUPA dan Sistem Overschrijvingsordonnantie S 1834-27; fungsi dan kedudukan PPAT dalam Rangka Pemindahan Hak Atas Tanah; beberapa perbuatan yang termasuk pemindahan Hak Atas Tanah menurut pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961.