PERKEMBANGAN HUKUM AGRARIA DAN POLITIK HUKUM TANAH Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Agraria, yang disusun berdasarkan pendekatan historis, yaitu pemaparan Hukum Agraria yang dimulai dari kegiatan para pedagang dengan modal besar yang tergabung dalam Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dalam memperoleh keuntungan hasil tanam dari wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah jajahan Belanda dalam mengatasi krisis keuangan di Negeri Belanda dalam usaha mempertahankan cengkeraman kekuasaanya di wilayah tanah jajahan sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, biasa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Perubahan politik agrarian nasioanaldari asas domeinverklaring yang menyatakan bahwa bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan eigendomnya adalah milik negara, hal tersebut sangat berlainan dengan dasar pemikiran dan landasan politik agrarian nasional yang dianut didalam UUPA yang didasarkan pada amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, dengan demikian negara tidak lagi bertindak sebagai penguasa untuk mengatur sumber daya agrarian, menentukan kegunaanya dan hubungan-hubungan hukumnya untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.