Sebagaimana diketahui Pemerintah telah melakukan kebijaksanaan untuk menyederhanakan semua bentuk perizinan yang ada kaitannya dengan penanaman modal. Hal ini antara lain ditujukan untuk menarik minat para Investor menanamkan modalnya di Indonesia sehingga diharapkan dapat memacu pembangunan dan meningkatkan tarap hidup masyarakat Indonesia. Dalam rangka penanaman modal tersebut Pemerintah telah melakukan serangkaian paket deregulasi yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Paket Oktober 1993, disingkat Pakto'93. Dalam Pakto'93, Pemerintah telah merubah dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan lama dengan ketentuan--ketentuan baru yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, Keputusan Presiden RI Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Untuk melaksanakan kebijaksanaan baru tersebut, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan peraturan baru dibidang pertanahan, yaitu; � Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal; � Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan-Dalam Rangka Pe-nanaman Modal; � Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Memperoleh Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal; Serangkaian peraturan-peraturan baru paket deregulasi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang ditandai dengan banyaknya permintaan mengalir ke Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu terdorong oleh keinginan untuk segera menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat, maka atas hasil kerja sama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna telah disusun dan diterbitkan Kumpulan Peraturan yang menyangkut Perolehan Tanah untuk Perusahaan serta peraturan?peraturan lainnya yang terkait. Kumpulan Peraturan ini menurut hemat kami sangat bermanfaat bagi Perusahaan yang bermaksud melakukan perolehan tanah (dulu pembebasan tanah), juga bagi Aparat Pemerintah di Pusat dan Daerah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, kalangan profesi lainnya dan masyarakat luas, dengan cara mengganti ongkos cetak melalui Yayasan Kesejahteraan Bhumi Bhakti Adhiguna. Demikian semoga usaha penerbitan ini dapat memenuhi harapan. Jakarta, 25 Januari 1995 KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS����� BADAN PERTANAHAN NASIONAL