Ancaman terhadap keistimewaan Yogyakarta tampaknya terus dating dan silih berganti�. Ancaman mulai muncul sejak tahun 1998,saat itu pemerintah pusat menghendaki penentuan gubernur dilakukan dengan pemilihan melalui DPRD, namun disisi lain masyarakat Yogyakarta menghendaki penetapan langsung Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Polemik kembali terulang pada tahun 2003 pada saat berakhirnya masa jabatan Sri Sultan Hamengkubuwono X belum lama pada tahun 2008 ancaman itu dating kembali, bahkan disertai dengan munculnya gerakan masa yng menolak pemilihan secara langsung gubernur dan wakil gubernur. Gerakan masa menuntut penetapan Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Gubernur dan wakil gubernur DIY. Bersamaan dengan itu telah disusun pula RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan berbagai versi Namun sampai berakhirnya masa bakti anggota DPR RI periode 2004- 2009 RUU keistimewaan Yogyakarta masih juga belum selesai. Diduga masih terdapat perbedaan antara pemerintah pusat Pihak DPR RI Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kerabat Kasultanan Yogyakarta terhadap beberapa subtansi yng terkandung dalam RUU tersebut, terutama berkaitan dengan mekanisme suksesi kepemimpinan Daerah.Gejolak kemarahan dan gerakan massa yng muncul di Yogyakarta menyikapi RUU Keistimewaan Yogyakarta ternyata tidak membuat pemerintah pusat mengesahkan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Buku yang ditulis berdasarkan hasil riset tesis ini memberikan kajian ilmiah berbobot yng diharapkan memberi pandangan dan penilaian barunya, pasalnya polemic dan perbedaan tersebut ternyata tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun juga berimbas pada munculnya fraksi dan internal kerabat Kasultanan Yogyakarta. Sebut saja GBPH Hadisuryo yang notabene Adik Sultan Hamengkubuwono X menyatakan kesiapanya untuk maju sebagai calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah. Dari buku ini diharapkan dapat dihasilkan suatu rekomendasi yng dapat menjadi sebuah perenungan bagi semua pihak yng berkepentingan.